Habib Idrus Warning! Risiko Bocornya Anggaran Makan Bergizi Gratis Jika Tata Kelola Tidak Transparan
Jakarta, 19 Agustus 2025 – Dalam Forum Diskusi Publik bertema “Makanan Bergizi Gratis” yang diselenggarakan oleh Komidigi bersama DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A., Anggota DPR RI Fraksi PKS periode 2024–2029 sekaligus anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, mengingatkan adanya potensi tantangan serius dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti masalah distribusi yang belum merata hingga ancaman kebocoran anggaran yang dapat menggerus efektivitas program.
Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh lebih dari 250 peserta dari berbagai kalangan, dan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.
Habib Idrus menegaskan bahwa sistem pengawasan berbasis digital dan standarisasi menu gizi mutlak diperlukan untuk memastikan kualitas program tetap terjaga. “Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas, ketepatan sasaran, dan transparansinya,” tegasnya.
Senada dengan itu, Gun Gun Siswadi, M.Si., seorang pegiat literasi digital, menekankan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen akuntabilitas publik. Menurutnya, sistem digital terintegrasi akan memungkinkan distribusi dipantau secara real-time oleh masyarakat, sehingga transparansi dan akuntabilitas benar-benar terjamin.
Sementara itu, Dr. Unggul Wibawa dari Dewan Pengacara Nasional menambahkan perspektif hukum. Ia memperingatkan bahwa tanpa payung hukum yang jelas, program MBG berisiko terhenti jika terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas politik. “Regulasi eksplisit sangat dibutuhkan agar MBG menjadi amanat nasional, bukan sekadar kebijakan sesaat,” tegasnya.
Forum ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dengan kombinasi perspektif politik dari Habib Idrus, teknologi dari Gun Gun Siswadi, dan hukum dari Dr. Unggul Wibawa, diskusi menegaskan bahwa MBG membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta regulasi yang kuat agar dapat berkelanjutan lintas pemerintahan.
Habib Idrus juga mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam mengawasi jalannya program, baik melalui sekolah, komunitas, maupun kanal pengaduan digital yang disediakan pemerintah. Dengan keterlibatan publik, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar menjadi warisan kebijakan strategis bagi generasi mendatang.
You might also like
