Habib Idrus Aljufri: Sekolah Rakyat Bukan Janji, Tapi Bukti Negara Hadir untuk Pendidikan Rakyat
Lebih dari 250 peserta ikuti webinar bahas keadilan pendidikan dan akses untuk anak miskin
Bekasi – Webinar “Ruang Digitalisasi Anak Aman dan Sehat” yang digelar Komdigi bersama Komisi I DPR RI pada Jumat (29/8/2025) menjadi ruang diskusi strategis tentang masa depan pendidikan di Indonesia. Acara yang diikuti lebih dari 250 peserta via Zoom ini menyoroti urgensi program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya pemerintah menjawab tantangan ketidakmerataan pendidikan.
Dalam keynote speech, Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A., Anggota DPR RI Fraksi PKS, menekankan bahwa pendidikan adalah amanat konstitusi sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 UUD 1945. Namun, faktanya masih ada tantangan besar yang menghambat. “Tahun 2023 tercatat 2,7 juta anak Indonesia putus sekolah. Harapan lama sekolah kita hanya 8,96 tahun. Bahkan 65% orang tua merasa biaya pendidikan terlalu berat. Situasi ini menunjukkan perlunya terobosan,” tegasnya.
Habib Idrus menjelaskan, Sekolah Rakyat hadir dengan konsep sekolah berasrama gratis, diperkuat kurikulum nasional terbaru dan materi tambahan seperti literasi digital, coding, hingga kecerdasan buatan. Selain pembelajaran akademik, siswa juga akan mendapatkan pendidikan karakter, keterampilan hidup, serta fasilitas penuh seperti asrama, makanan, dan layanan kesehatan.
Elaborasi ini diperkuat oleh Usman Kansong, Seorang Pakar Komunikasi, yang menilai Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi juga strategi memutus rantai kemiskinan. “Anak-anak dari keluarga miskin akan mendapatkan akses pendidikan berkualitas yang selama ini sulit mereka capai. Dengan kurikulum yang lebih personal, Sekolah Rakyat ingin mencetak generasi emas yang siap menghadapi masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Sri Budi Eko Wardani, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia menyoroti dimensi lain. Ia menyebut Sekolah Rakyat berpotensi menjadi laboratorium demokrasi. “Kita bisa memanfaatkan ruang ini untuk menanamkan nilai demokrasi, toleransi, dan kesadaran berpolitik sejak dini. Generasi yang lahir dari Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kritis, inklusif, dan partisipatif,” jelasnya.
Antusiasme peserta menegaskan relevansi isu ini. Abdul Haris mempertanyakan mengapa di beberapa daerah sekolah masih memungut biaya meski sudah ada wajib belajar 12 tahun. Ghiyats menyoroti potensi labelisasi anak miskin, sementara Aisyah menanyakan efektivitas Sekolah Rakyat dalam benar-benar memutus rantai kemiskinan. Narasumber menekankan bahwa Sekolah Rakyat bukan pengganti sekolah umum, melainkan pelengkap, dengan keberpihakan kuat pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Menutup diskusi, Habib Idrus menegaskan pentingnya dukungan semua pihak. “Sekolah Rakyat adalah gerakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pendidikan adalah amanah bersama. Mari kita kawal agar hak anak Indonesia tidak hanya tertulis dalam konstitusi, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan mereka,” pungkasnya.
You might also like
