Habib Idrus Ajak BI Pastikan Stabilitas Ekonomi Terasa hingga ke UMKM dan Sektor Syariah
JAKARTA, 12 November 2025 – Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A., menekankan pentingnya agar stabilitas moneter dan kemajuan sistem keuangan nasional yang dijaga Bank Indonesia (BI) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta lembaga keuangan syariah.
Hal itu disampaikan Habib Idrus dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia, dengan agenda Pengantar Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2025).
Habib Idrus mengapresiasi capaian BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk inflasi yang terkendali di 2,19 persen, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen pada 2025 dengan proyeksi 5,33 persen pada 2026, serta cadangan devisa di atas 5,9 bulan impor. Namun, ia menilai capaian tersebut perlu diimbangi dengan pemerataan akses pembiayaan ke sektor riil.
“Kami menghargai upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makro dan memperkuat sistem pembayaran digital. Namun, stabilitas ini belum cukup bila tidak menyentuh ekonomi rakyat di bawah. UMKM dan sektor syariah masih kesulitan mendapatkan pembiayaan,” ujar Habib Idrus.
Data BI menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan 2025 sebesar 7,70 persen, di bawah target 8–11 persen. Pembiayaan syariah juga baru mencapai 7,55 persen, sementara fasilitasi pembiayaan UMKM hanya Rp869,3 miliar dari target Rp1,1 triliun. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya akses pembiayaan produktif, baik karena tingginya margin syariah, likuiditas perbankan yang terbatas, maupun literasi keuangan yang rendah.
“Ini bukan sekadar soal target, tapi soal sinkronisasi kebijakan antar-lembaga. Tanpa dukungan fiskal dan penjaminan yang kuat, pembiayaan sektor riil akan tetap tersendat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Habib Idrus mengusulkan lima langkah strategis: memperkuat kolaborasi fiskal–moneter melalui subsidi margin pembiayaan, membentuk lembaga penjaminan syariah nasional, memperluas sinergi BI–Pemda–BPD–BUMN, meningkatkan literasi dan digitalisasi UMKM, serta mengembangkan instrumen syariah baru seperti Sukuk Mikro dan Repo Syariah.
Ia berharap tahun 2026 menjadi momentum percepatan pembiayaan sektor riil, agar stabilitas ekonomi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak cukup dengan angka stabilitas. Kekuatan ekonomi Indonesia ada di tangan jutaan pelaku UMKM. Bila akses pembiayaan mereka dipermudah, ekonomi akan bergerak lebih cepat dan merata,” pungkasnya.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari pembahasan RATBI 2026, yang bertujuan memastikan arah kebijakan moneter dan sistem keuangan BI sejalan dengan kebutuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
You might also like
