Realisasi KUR Super Mikro Dinilai Terlalu Kecil, Habib Idrus Minta Pemerintah Redesign Kebijakan dan Tambah Porsi Ultra Mikro
Jakarta — Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan pada pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi XI untuk membahas Kinerja Ekonomi Triwulan III Tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan memaparkan sejumlah indikator penting, antara lain pertumbuhan ekonomi Triwulan III yang mencapai 5,04%, inflasi yang terjaga pada 2,86%, serta surplus perdagangan yang naik signifikan menjadi USD 33,48 miliar per September 2025. Pemerintah juga melaporkan percepatan belanja negara, termasuk realisasi Belanja K/L yang telah mencapai Rp 961,2 triliun, dan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis yang telah mencapai Rp 45,9 triliun hingga 26 November.
Di tengah capaian makro tersebut, Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Habib Idrus, menyampaikan perhatian serius terhadap rendahnya realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan pelaku usaha ultra mikro di Indonesia.
Berdasarkan data Sistem Kinerja Penyaluran per 31 Oktober 2025, realisasi KUR Super Mikro tercatat baru Rp 350 miliar, atau 0,154% dari total KUR tahun berjalan. Habib Idrus menilai angka tersebut tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha mikro yang mencapai lebih dari 40 juta orang.
“Angka Rp 350 miliar itu masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi pelaku usaha mikro yang begitu besar,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah kelompok ultra mikro yang paling rentan.
“Korban yang paling nyata adalah ibu-ibu rumah tangga yang baru mulai usaha, pengusaha ultra mikro tanpa agunan, pelaku usaha migran seperti pedagang gerobak, pekerja rumahan, perajin kecil, hingga UMKM korban PHK dan bencana,” ujar Habib.
Baca juga
Habib Idrus menyebut adanya gap antar-segmen KUR yang sangat lebar. KUR Mikro telah menyerap Rp 156,7 triliun, KUR Kecil Rp 70,9 triliun, sementara Super Mikro hanya Rp 350 miliar.
“Ini menunjukkan hambatan struktural yang membuat kelompok ultra mikro mentok di pintu masuk KUR,” katanya.
Selain meminta redesign skema Super Mikro, Habib Idrus juga mendorong pemerintah menambah porsi pembiayaan untuk Ultra Mikro (UMi) agar kelompok usaha paling kecil memiliki pilihan pembiayaan yang lebih luas dan tidak semata bergantung pada skema KUR yang belum sepenuhnya adaptif bagi mereka. Penambahan porsi UMi dinilai penting untuk menutup gap akses pembiayaan bagi kelompok rentan yang sering kali tidak memenuhi syarat KUR karena keterbatasan administrasi maupun rekam jejak keuangan.
Menurutnya, peningkatan porsi UMi sekaligus memperkuat program pemberdayaan ultra mikro yang selama ini terbukti efektif dalam menjangkau pelaku usaha akar rumput.
“Jika kita serius bicara pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rumah tangga, dukungan untuk Super Mikro dan Ultra Mikro harus diperbesar secara bersamaan,” ujarnya.
Habib Idrus menegaskan bahwa langkah ini mendesak mengingat posisi Ultra Mikro sebagai fondasi paling dasar dari ekonomi rakyat. Ia meminta pemerintah memastikan pembiayaan negara berpihak secara nyata kepada kelompok usaha paling kecil.
Seluruh pandangan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan pada 27 November 2025, sebagai bagian dari komitmen mendorong kebijakan pembiayaan negara yang semakin inklusif bagi pelaku usaha kecil dan ultra kecil.
Tag:
Komisi XI DPR RI
You might also like
