Bali, 3 Desember 2025 — Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A., menghadiri acara “Penguatan Ekonomi Biru Indonesia Melalui Diplomasi Pengetahuan, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kemitraan Global” yang digelar di KEK Kura-Kura Bali. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu siang dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan nasional maupun daerah dalam upaya memperkuat konsep ekonomi biru Indonesia melalui inovasi, keberlanjutan, serta kolaborasi global.
Acara dibuka dengan sambutan dari Tantowi Yahya, President United in Diversity Foundation dan Chairman KEK Kura-Kura Bali, disusul oleh Suyoto, Chancellor UID Foundation, Ravindra Airlangga selaku Ketua Panja Blue Economy, serta Dr. Syahrul Aidi Maazat, Ketua BKSAP. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan sesi paparan dan diskusi bersama sejumlah pakar dari sektor kelautan, perikanan, dan pengelolaan lingkungan pesisir.
Dalam forum tersebut, Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A. memberikan pandangan kritis sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, wilayah yang ia wakili sebagai anggota DPR RI dari Dapil Banten III. Ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi biru harus memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional.
Ia menyoroti beberapa persoalan utama yang menjadi kegelisahan masyarakat pesisir Tangerang Raya. Pertama, masalah pagar laut yang sempat menutup akses tangkap nelayan dan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Habib Idrus menegaskan bahwa langkah pemulihan harus memastikan nelayan tidak kembali dirugikan, sekaligus mendorong mekanisme izin pemanfaatan ruang laut yang lebih transparan serta berpihak pada masyarakat.
Selain itu, ia mengangkat isu degradasi mangrove, pencemaran perairan pesisir, dan penurunan kualitas tangkapan nelayan kecil akibat tekanan industri dan polusi dari aliran sungai besar. Menurutnya, keberhasilan ekonomi biru tidak boleh berhenti pada wacana global, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata seperti restorasi mangrove, pengendalian limbah, perbaikan kualitas perairan, dan dukungan hilirisasi hasil perikanan bagi UMKM nelayan.
Habib Idrus juga mendorong kesinambungan kebijakan antara pusat dan daerah, termasuk diplomasi pendanaan iklim melalui skema blue carbon yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi warga pesisir. Ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa program ekonomi biru tidak hanya berfokus pada investasi besar, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat akar rumput.
Kehadiran Habib Idrus di forum ini merupakan bagian dari komitmennya dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi biru nasional tetap selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah, khususnya nelayan dan komunitas pesisir Tangerang Raya. Melalui diplomasi pengetahuan dan kolaborasi multisektor, ia berharap Indonesia mampu memperkuat posisi sebagai negara maritim yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif.