Banjir Tangerang Jadi Alarm, Legislator Dorong Anggaran Mitigasi
Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak cukup berhenti pada bantuan darurat.
Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus AlJufri, menilai peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mendorong kebijakan anggaran negara yang lebih berpihak pada pencegahan risiko bencana.
Habib Idrus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak banjir di wilayah Cikande, Kecamatan Jayanti, hingga Kronjo, Kabupaten Tangerang.
Banjir yang terjadi sejak Minggu, 25 Januari 2026, masih berlangsung hingga kini, dengan ketinggian air di beberapa titik mencapai dua meter dan menyebabkan sejumlah warga terisolasi.
Distribusi bantuan dilakukan menggunakan perahu rakit lantaran akses darat tidak dapat dilalui. Bantuan disalurkan melalui posko dapur masyarakat di Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, dan diperluas ke wilayah pesisir Kronjo yang terdampak cukup parah.
“Bantuan ini adalah bentuk kehadiran negara melalui wakil rakyat dalam situasi krisis. Namun yang lebih penting, banjir berulang ini harus menjadi alarm bagi kebijakan fiskal kita,” kata Habib Idrus, Selasa (27/1/2026).
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan negara dan perencanaan pembangunan, Habib menekankan bahwa pendekatan penanganan bencana perlu bergeser dari reaktif menjadi preventif.
Menurutnya, alokasi APBN dan APBD harus lebih difokuskan pada program mitigasi bencana, khususnya di wilayah rawan banjir.
“Banjir tidak bisa terus-menerus ditangani dengan pola bantuan darurat. Negara perlu memperkuat anggaran mitigasi, mulai dari perbaikan drainase, penguatan tanggul, hingga pengendalian tata kelola air,” ujarnya.
Dirinya juga menilai sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar belanja negara benar-benar berdampak. Normalisasi saluran air, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta sistem peringatan dini perlu masuk dalam prioritas pembangunan daerah yang didukung fiskal pusat.
Menurut Habib, orientasi anggaran pada pencegahan akan jauh lebih efisien secara fiskal dibandingkan penanganan pascabencana yang berulang setiap tahun.
“Setiap tahun negara mengeluarkan biaya besar untuk penanganan darurat. Akan jauh lebih efisien jika anggaran difokuskan pada mitigasi dan adaptasi, sehingga dampak sosial dan ekonomi masyarakat bisa ditekan,” katanya.
Adapun bantuan yang disalurkan kepada warga terdampak banjir meliputi 175 paket bahan pokok, terdiri dari beras, popok bayi, minyak goreng, susu, serta air minum dalam kemasan.
Dirinya berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus mendorong kesadaran bersama bahwa kebijakan pembangunan harus semakin sensitif terhadap risiko bencana.
You might also like
