JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi PKS Habib Idrus Aljufri menolak wacana pemindahan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke lokasi lain jika dilanjutkan menjadi kebijakan tanpa kajian ilmiah yang terbuka dan independen. Kajian itu, menurut dia, harus membuktikan manfaat pemindahan bagi keselamatan spesies.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Banten III itu menilai perlindungan badak Jawa harus ditempatkan dalam kerangka menjaga keutuhan ekosistem. Kebijakan konservasi, kata dia, perlu mempertimbangkan hubungan antara satwa, habitat, ketersediaan pakan, dan keberlanjutan perlindungan kawasan, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
”Badak Jawa merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem Ujung Kulon dan kebanggaan masyarakat Banten. Negara bertanggung jawab menjaga satwa ini beserta lingkungan yang menopang kehidupannya. Karena itu, pemindahan tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan keyakinan bahwa lokasi lain akan lebih baik,” tulis Habib Idrus.
Ia menegaskan, prioritas pemerintah adalah memperkuat perlindungan Ujung Kulon. Upaya itu mencakup pengamanan dari perburuan, pemulihan habitat, pemantauan kesehatan satwa, serta dukungan anggaran dan personel konservasi yang memadai.
”Jangan sampai pemindahan satwa menjadi jalan pintas atas persoalan perlindungan habitat yang belum diselesaikan. Negara harus lebih dahulu menunjukkan kesungguhan menjaga Ujung Kulon melalui pengamanan yang kuat, pengelolaan yang baik, dan pendanaan yang berkelanjutan,” tulisnya.
Terkait gagasan pengembangan habitat kedua, Habib Idrus memahami adanya pertimbangan untuk mengurangi risiko akibat populasi yang terkonsentrasi di satu kawasan. Namun, tujuan itu harus disertai pembuktian ilmiah mengenai kelayakan habitat tujuan, risiko kesehatan dan adaptasi satwa, serta dampaknya terhadap populasi yang tetap berada di Ujung Kulon.
”Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka mengapa pemindahan diperlukan, mengapa lokasi tertentu dipilih, dan bagaimana keselamatan satwa dijamin. Semakin besar konsekuensi suatu keputusan bagi kelangsungan spesies, semakin kuat pula dasar ilmiah dan pertanggungjawaban yang harus disiapkan,” tulisnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah, masyarakat Banten, peneliti, dan pegiat konservasi dilibatkan secara bermakna sejak tahap kajian. Pelibatan itu dinilai penting agar kebijakan memperoleh kepercayaan publik serta memperhitungkan pengetahuan dan pengalaman pihak-pihak yang selama ini menjaga kawasan.
”Persoalan ini menyangkut tanggung jawab kita terhadap warisan hayati bangsa. Kebanggaan masyarakat Banten harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh konservasi, dan pemerintah pusat perlu merawatnya melalui dialog yang terbuka,” lanjutnya.
Habib Idrus menekankan, pengembangan habitat kedua, jika kelak terbukti diperlukan secara ilmiah, tidak boleh mengurangi status perlindungan, dukungan anggaran, maupun perhatian negara terhadap Ujung Kulon.
”Ukuran keberhasilan konservasi adalah terjaminnya kelangsungan hidup satwa dan terjaganya ekosistem lintas generasi. Selama dasar ilmiah dan jaminan perlindungan itu belum dapat dipertanggungjawabkan, saya menolak pemindahan badak Jawa dilanjutkan. Keselamatan spesies terlalu berharga untuk dipertaruhkan dalam kebijakan yang tergesa-gesa,” tutupnya.