Habib Idrus Al-Jufri Dorong OJK Terus Kawal Kasus Dana Syariah Indonesia Sampai Dana Lender Kembali Penuh
Jakarta — Anggota DPR RI, Habib Idrus Al-Jufri, L.C., M.B.A, secara tegas mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk terus mengawal kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia (DSI) hingga seluruh dana lender sepenuhnya kembali kepada masyarakat. Menurut Habib Idrus, kasus ini bukan hanya persoalan teknis finansial, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dipulihkan secara adil.
Kasus DSI mencuat tajam pada 2025 ketika ribuan lender mengeluh tidak bisa menarik dana pokok maupun imbal hasil mereka di platform fintech peer-to-peer (P2P) lending berbasis syariah ini. Berdasarkan data Paguyuban Lender DSI, nilai dana yang tertahan mencapai lebih dari Rp1,3 triliun, dengan puluhan ribu lender terdampak yang tersebar di seluruh Indonesia.
Habib Idrus menyatakan bahwa dirinya telah berbincang langsung dengan sejumlah lender yang menjadi korban kasus ini, mendengar langsung keluh kesah dan kekhawatiran mereka, dari dana pensiun yang tertahan hingga tabungan keluarga yang terganggu.
“Saya telah berbicara langsung dengan beberapa lender korban kasus ini. Saya dengar sendiri bagaimana mereka khawatir akan masa depan keluarga dan kebutuhan hidup mereka yang bergantung pada dana itu,” ujar Habib Idrus.
Ia menegaskan bahwa hak setiap orang tidak boleh diabaikan dan harus disalurkan secara adil. Menurutnya, pengembalian dana lender bukan sekadar tuntutan finansial, tetapi juga bentuk pemulihan keadilan sosial bagi masyarakat yang menaruh kepercayaan pada platform tersebut.
“Hak setiap orang itu harus dikembalikan. Ketika warga menaruh dananya untuk masa depan mereka, itu bukan sekadar angka dalam laporan, itu adalah hak yang wajib dipenuhi,” tegas Habib Idrus.
Ia kemudian mendorong OJK agar tetap konsisten dalam mengawal proses penyelesaian kasus DSI hingga tuntas, termasuk mengawasi rencana aksi pengembalian dana secara bertahap dan mekanisme transparansi yang jelas.
“Saya mendorong OJK untuk terus mengawal kasus ini sampai selesai. Jangan sampai pengawasan berhenti sementara hak lender belum kembali penuh. Pemerintah dan regulator harus hadir di setiap langkah penyelesaian ini,” tambahnya.
Kasus DSI bukanlah satu-satunya contoh gagal bayar di industri fintech lending Indonesia. Sepanjang 2025, beberapa platform besar termasuk Akseleran, Crowde, dan lainnya juga sempat mengalami kendala pengembalian dana atau kewajiban finansial kepada lender, mencerminkan tantangan yang lebih luas di sektor ini.
Pertumbuhan industri fintech peer-to-peer (P2P) lending terus berlanjut hingga Oktober 2025, seiring dengan meningkatnya nilai pembiayaan yang disalurkan. Meski demikian, kasus gagal bayar yang masih ditemukan menjadi sinyal bahwa penguatan pengawasan, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen tetap harus menjadi prioritas.
Habib Idrus menyatakan harapannya agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Ia menilai pengalaman DSI dan kasus-kasus lain perlu menjadi pelajaran penting bagi regulator dan pelaku industri untuk memperkuat tata kelola, transparansi, serta mekanisme perlindungan investor.
“Kami berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini. Ke depan, semua pihak harus memastikan bahwa sistem investasi, khususnya yang membawa label syariah, sungguh mencerminkan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan dorongan kuat dari pembuat kebijakan dan pengawasan ketat dari regulator, para lender berharap kasus Dana Syariah Indonesia dapat diselesaikan secara tuntas, serta menjadi momentum reformasi yang memperkuat kepercayaan publik terhadap industri keuangan digital Indonesia.
You might also like
