Jakarta (01/03) — Ketegangan yang meningkat di Selat Hormuz memicu kekhawatiran di pasar energi global dan memengaruhi sentimen investor di berbagai kawasan, mulai dari Asia hingga Eropa. Jalur sempit yang menjadi penghubung Teluk Persia dan Laut Arab itu dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, menjadikannya salah satu titik paling strategis dalam rantai pasok energi internasional.
Dalam sejumlah peristiwa sebelumnya, eskalasi di sekitar Selat Hormuz kerap diikuti lonjakan harga minyak mentah dan peningkatan volatilitas pasar keuangan. Ketidakpastian pasokan mendorong munculnya risk premium yang mempercepat kenaikan harga, bahkan sebelum terjadi gangguan distribusi secara langsung.
Bagi Indonesia, dinamika tersebut dinilai bukan sekadar isu geopolitik, melainkan persoalan ketahanan fiskal dan stabilitas ekonomi domestik.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, menyebut ketegangan di Selat Hormuz sebagai alarm bagi ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Indonesia memang tidak terlibat dalam konflik, tetapi dampak ekonominya bisa menjalar cepat. Ketika harga energi dunia bergejolak, struktur APBN dan stabilitas ekonomi kita ikut terpengaruh,” ujar Habib Idrus, Minggu (1/3/2026).
Menurut dia, lonjakan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi, memicu inflasi melalui kenaikan biaya transportasi dan distribusi, serta memberi tekanan pada nilai tukar rupiah.
Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak dan produk energi tertentu. Karena itu, setiap kenaikan harga global akan berdampak pada struktur biaya domestik dan pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.
“Ketika biaya energi meningkat, efeknya berantai. Harga barang dan jasa bisa ikut naik. Pemerintah harus mengantisipasi dampak ini secara komprehensif,” katanya.
Sebagai anggota Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, Idrus menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah gejolak global. Ia juga mendorong pemerintah memastikan cadangan energi nasional dalam kondisi aman serta memperkuat ketahanan sektor energi.
Menurut dia, ketegangan di Selat Hormuz seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap desain ketahanan energi nasional dan upaya pengurangan ketergantungan pada impor.
“Geopolitik global memang di luar kendali kita. Namun kesiapan kebijakan nasional adalah tanggung jawab kita. APBN harus cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal,” ujarnya.
Komisi XI DPR RI, lanjut Idrus, akan mencermati perkembangan situasi tersebut dan meminta pemerintah memaparkan langkah-langkah konkret yang disiapkan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Alarm ini harus direspons dengan kesiapan dan langkah terukur agar stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat tetap terjaga,” tutupnya.
