Habib Idrus Dorong Anggota BPK Baru Perkuat Audit Berbasis Teknologi
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, meminta anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru dilantik memperkuat penggunaan teknologi dalam audit keuangan negara, terutama kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Hal itu disampaikan Habib Idrus seusai Rapat Paripurna DPR RI yang mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana dan Khaidir Abdurrahman sebagai Anggota BPK periode 2026-2031. Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026), itu juga menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 dari BPK.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI pada Senin (5/10/2026), Habib Idrus mengaku mendalami dua hal, yakni rekam jejak integritas calon dan kesiapan mereka memodernisasi instrumen pengawasan keuangan negara.
“Integritas adalah harga mati. Namun di luar itu, saya menekankan sejauh mana BPK siap mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam metodologi audit mereka,” kata Habib Idrus.
Menurut Habib Idrus, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bernilai ribuan triliun rupiah menuntut BPK bertransformasi. Ia menilai model audit konvensional tidak lagi memadai untuk mengungkap kebocoran anggaran dan inefisiensi yang modusnya semakin canggih.
“Jika BPK mengadopsi AI secara optimal, deteksi dini terhadap anomali, fraud, atau pemborosan anggaran dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Teknologi ini memungkinkan predictive analysis, sehingga uang negara bisa diselamatkan sebelum hilang,” ujarnya.
Habib Idrus juga menyoroti IHPS I Tahun 2026. Dalam laporan itu, BPK mencatat upaya penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 49,28 triliun dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan inefisiensi. Dari jumlah tersebut, baru Rp 1,80 triliun yang dikembalikan selama pemeriksaan berlangsung.
Laporan itu turut menyoroti sejumlah isu, antara lain optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tata kelola ketahanan energi, serta pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di 288 pemerintah daerah.
Atas temuan tersebut, Habib Idrus mendesak kementerian dan lembaga terkait segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara terukur.
“Kami di Komisi XI sebagai mitra kerja akan terus mengawal laporan ini. Saya ucapkan selamat bertugas untuk Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana dan Dr. Khaidir Abdurrahman. Mari bersama kita pastikan uang rakyat dialokasikan secara efisien, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan,” ujarnya.
You might also like
