Habib Idrus Dorong LKPP Beri Afirmasi bagi UMKM Bersertifikat Halal di e-Katalog Nasional
JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merumuskan kebijakan afirmasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bersertifikat halal dalam sistem e-Katalog Nasional.
Menurut Habib Idrus, kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan kuota khusus bagi UMKM bersertifikat halal. Langkah ini dinilai mampu membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat penyerapan produk lokal dalam belanja pemerintah.
Ia mengatakan, kebijakan afirmasi itu dapat diterapkan pada berbagai sektor pengadaan, mulai dari pangan, pakaian dinas, hingga jasa layanan.
“Kita menyadari bahwa e-Katalog kini menjadi instrumen utama perputaran belanja negara. Oleh karena itu, saya mendorong adanya langkah strategis dan terukur dari LKPP dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027, berupa alokasi kuota khusus bagi UMKM bersertifikat halal,” ujar Habib Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan jalan tengah sekaligus solusi konkret agar pelaku UMKM dapat terintegrasi secara langsung ke dalam ekosistem belanja pemerintah.
Habib Idrus menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi industri halal di tingkat global. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki basis pasar dan potensi produksi yang sangat besar.
Namun, ia menyebut pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala untuk menembus rantai pasok berskala besar. Karena itu, intervensi melalui kebijakan pengadaan pemerintah diperlukan untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing UMKM bersertifikat halal.
Baca juga
“Ini merupakan jalan tengah dan solusi nyata agar pelaku usaha kita dapat terintegrasi langsung ke dalam ekosistem belanja negara,” katanya.
Habib Idrus menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut dalam pembahasan di Komisi XI DPR RI. Ia berharap kebijakan pengadaan pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih inklusif bagi UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal nasional.
You might also like
