Habib Idrus Apresiasi Arah APBN 2027, Minta Efisiensi Belanja Tetap Berpihak pada UMKM
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Habib Idrus Aljufri mengapresiasi sejumlah target dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, mulai dari penurunan target defisit hingga peningkatan target penerimaan negara. Namun, di tengah dorongan efisiensi dan konsolidasi belanja pemerintah, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengesampingkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu disampaikan Habib Idrus saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 dan Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Habib Idrus, target defisit anggaran yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya merupakan langkah positif dalam menjaga kondisi fiskal negara.
“Target defisit anggaran menurun dibanding tahun lalu, ini bagus. Saya setuju dengan Presiden Prabowo bahwa semakin kecil defisit, semakin baik,” kata Habib Idrus.
Ia juga mengapresiasi target penerimaan negara yang meningkat dalam rancangan APBN 2027. Peningkatan penerimaan, menurut dia, penting untuk memperkuat kemampuan negara dalam membiayai berbagai kebutuhan dan program pembangunan.
Selain itu, Habib Idrus menyambut optimisme pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
“Target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 menjadi 6 persen. Indonesia cerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Habib Idrus menyoroti kebijakan efisiensi melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam paparan LKPP, efisiensi konsolidasi tercatat meningkat dari 20,86 persen pada 2025 menjadi 25,43 persen pada 2026.
Potensi penghematan melalui konsolidasi disebut mencapai 30 persen atau sekitar Rp360 triliun dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.200 triliun.
Habib Idrus menilai efisiensi belanja negara perlu terus didorong. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan konsolidasi tersebut tetap membuka ruang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Efisiensi tentu penting. Tetapi konsolidasi pengadaan jangan sampai membuat UMKM tersisih. Penghematan anggaran harus berjalan, tetapi keberpihakan kepada UMKM juga harus tetap dijaga,” kata Habib Idrus.
Menurut dia, efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi seharusnya berjalan beriringan dengan upaya memperluas kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.
Habib Idrus berharap kebijakan fiskal dalam APBN 2027 tidak hanya berorientasi pada menjaga defisit dan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kita mendukung arah fiskal yang semakin sehat dan target pertumbuhan yang optimistis. Namun, dalam setiap kebijakan, termasuk efisiensi belanja, UMKM harus tetap menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
You might also like
