Habib Idrus: Lindungi Martabat Santriwati, Tindak Tegas Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan
Jakarta— Ketua Dewan Pembina Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) yang juga Anggota DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pemberitaan penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang disertai laporan dugaan intimidasi terhadap santriwati.
Habib Idrus menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara profesional, terukur, dan menghormati martabat manusia, terlebih ketika berhadapan dengan anak-anak di lingkungan pendidikan.
“Kita mendukung kepolisian mengusut setiap dugaan tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak harus dilindungi keselamatan, kehormatan, dan kondisi psikologisnya dalam setiap proses penegakan hukum,” tegasnya dalam keterang tertulis, Minggu (01/11/2026).
Ia menilai laporan pihak pesantren mengenai dugaan bentakan, penodongan senjata, serta perlakuan terhadap santriwati yang belum sempat mengenakan pakaian secara layak merupakan persoalan serius yang harus diperiksa secara objektif.
“Apabila laporan tersebut terbukti, tindakan demikian tidak dapat dibenarkan. Menghormati aurat, privasi, dan martabat santriwati merupakan bagian dari penghormatan terhadap keyakinan dan kemanusiaan mereka,” ujarnya.
Habib Idrus berharap ketegasan aparat juga diarahkan untuk menindak para pelaku pembakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk pihak yang mendanai maupun menyuruh melakukan pembakaran.
“Justru para pelaku pembakaran hutan dan lahan itulah yang harus digerebek dan ditindak tegas berdasarkan bukti hukum. Kejar pelakunya, bongkar pemodalnya, dan usut korporasi apabila terlibat. Jangan sampai aparat terlihat begitu keras ketika berhadapan dengan santriwati, tetapi ketegasan yang sama tidak dirasakan ketika menghadapi pelaku perusakan lingkungan,” tegas Habib Idrus.
Sebagai Anggota DPR RI, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus memberikan rasa keadilan dan menjangkau siapa pun tanpa memandang kekuatan ekonomi maupun kedekatan dengan kekuasaan.
“Ketegasan penegakan hukum harus terlihat dalam keberanian mengusut kejahatan sampai kepada pihak yang bertanggung jawab, termasuk mereka yang memiliki modal dan pengaruh. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap anak tidak boleh ditawar,” katanya.
Terkait penggerebekan di Sukoharjo, Habib Idrus turut mencermati penjelasan kepolisian yang menyatakan telah melibatkan polwan serta pendamping dari unsur perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, perbedaan keterangan antara aparat dan pihak pesantren perlu dijawab melalui pemeriksaan yang transparan.
Baca juga
“Kami meminta Propam memeriksa secara menyeluruh dasar tindakan, pelaksanaan penggeledahan, penggunaan kekuatan, hingga proses pemeriksaan santriwati. Dengarkan keterangan anak-anak, pengasuh, orang tua, dan petugas pendamping. Jika ditemukan pelanggaran, berikan sanksi sesuai ketentuan dan sampaikan hasilnya kepada publik,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar pemulihan psikologis santriwati menjadi perhatian bersama. Pendampingan perlu melibatkan keluarga dan tenaga profesional, sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan serta perlindungan identitas anak.
“Anak-anak yang mengalami ketakutan perlu didampingi sampai kembali merasa aman. Hak mereka untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang melindungi harus tetap terjamin,” lanjutnya.
Habib Idrus mengajak para dai dan tokoh masyarakat untuk mendampingi keluarga santriwati, menjaga ketenangan umat, serta mengawal persoalan ini melalui jalur hukum. Ia mengingatkan agar penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tertentu tidak berkembang menjadi stigma terhadap pesantren dan para santri secara umum.
“Pesantren memiliki peran besar dalam pendidikan dan pembentukan akhlak bangsa. Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan penegakan hukum yang adil, terbuka, dan beradab. Ketegasan aparat harus berjalan bersama perlindungan terhadap mereka yang rentan,” pungkasnya.
You might also like
