Habib Idrus Ingatkan Indonesia Darurat Digital: Jaga Anak, Jaga Masa Depan Bangsa!
Bekasi, 28 Agustus 2025 – Dalam webinar “Ruang Digitalisasi Anak Aman dan Sehat” yang diselenggarakan Komdigi bersama Komisi I DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A., Anggota DPR RI Fraksi PKS (2024–2029), menyampaikan peringatan keras: Indonesia tengah menghadapi darurat ruang digital anak.
“Anak-anak kita adalah digital native yang tumbuh bersama teknologi. Tapi di balik peluang besar itu, ada risiko serius yang mengintai. Menjaga ruang digital anak berarti menjaga masa depan bangsa,” ujar Habib Idrus dalam sesi keynote speech yang diikuti 250 lebih peserta melalui Zoom.
Ia mengungkap fakta mencemaskan: 9,17% pengguna internet di Indonesia adalah anak di bawah 12 tahun, sementara 39,7% sekolah masih tanpa internet memadai. Lebih jauh, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dunia dalam kasus eksploitasi seksual anak berbasis digital.
Sebagai respon, pemerintah mengeluarkan PP TUNAS (Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025). Aturan ini mewajibkan platform digital melakukan verifikasi usia, menyediakan parental control, melarang eksploitasi data anak, dan menindak tegas konten berbahaya.
Pandangan Habib Idrus diperkuat oleh Dr. Rulli Nasrullah yang menekankan bahwa regulasi saja tidak cukup. “Game online dan konten digital bisa membentuk identitas anak, tapi risiko sosial dan psikologisnya nyata. Karena itu, keluarga harus jadi pusat literasi digital,” jelasnya.
Sementara Dr. Iqbal menambahkan bahwa pendampingan orang tua tak bisa digantikan teknologi. “Anak adalah peniru terbaik. Kalau orang tua tidak memberi teladan, regulasi sehebat apapun tidak akan efektif,” ujarnya.
Feedback peserta semakin mempertegas urgensi. Indonesia Alquraini, peserta webinar, menyoroti lemahnya pemblokiran situs berbahaya. “Seolah pemerintah masih bermain kucing-kucingan dengan pelaku,” keluhnya. Menanggapi, Dr. Rulli mengakui sistem TrustPositif masih reaktif dan harus diperkuat dengan teknologi berbasis AI.
Menutup acara, Habib Idrus kembali menekankan kolaborasi. “Peraturan sudah ada, narasumber sudah mengingatkan, dan suara masyarakat sudah jelas. Sekarang tinggal kemauan kita semua untuk bergerak bersama,” tegasnya.
You might also like
