Habib Idus: Wacana Pajak Tol Dinilai Berisiko Bebani Rakyat dan Tekan Kelas Menengah
JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Aljufri, menyoroti wacana pengenaan pajak terhadap jalan tol yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dikaji secara hati-hati, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat.
Menurut Habib Idrus, pengguna jalan tol selama ini telah membayar tarif sebagai biaya layanan dan penggunaan infrastruktur. Karena itu, jika ditambah dengan pungutan baru dalam bentuk pajak, masyarakat berpotensi menanggung beban ganda.
“Jalan tol itu sudah berbayar. Masyarakat membayar tarif setiap kali melintas. Jangan sampai muncul kebijakan yang membuat rakyat merasa dibebani dua kali,” ujar Habib Idrus dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).
Habib Idrus menilai, kebijakan fiskal semestinya disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah. Ia menyoroti meningkatnya tekanan biaya hidup yang dihadapi kelompok ini, mulai dari cicilan perumahan, pendidikan anak, hingga kebutuhan pokok sehari-hari.
“Jangan sampai kelas menengah kita turun kelas hanya karena kebijakan fiskal yang tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat,” kata Anggota Legislatif Dapil Banten III tersebut.
Ia menjelaskan, kelas menengah selama ini menjadi penopang utama konsumsi domestik. Jika daya beli kelompok ini terus tergerus, dampaknya dinilai dapat meluas terhadap perlambatan ekonomi nasional.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Kondisi tersebut membuat stabilitas daya beli masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.
Baca juga
Lebih lanjut, Habib Idrus mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari sektor yang lebih berkeadilan. Ia menyebut peningkatan kepatuhan wajib pajak besar, penutupan celah kebocoran pajak, serta optimalisasi pajak ekonomi digital sebagai langkah yang lebih tepat dibanding menambah beban masyarakat pengguna jalan tol.
“Jangan rakyat yang sudah taat bayar tarif tol justru dijadikan sasaran tambahan pungutan. Negara harus hadir dengan kebijakan yang adil, bukan sekadar mudah memungut,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan fiskal yang sehat perlu ditopang oleh efisiensi belanja negara dan penguatan basis penerimaan yang tidak membebani masyarakat luas.
“Prinsipnya sederhana: jangan tambah beban rakyat, jaga kelas menengah, dan dorong ekonomi tetap tumbuh,” tutup Habib Idrus.
You might also like
